Indonesia mencampai puncak kemerdekaan dalam kurun waktu 73 tahun yang lalu, proklamasi kemerdekaan tersebut dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi titik balik kehidupan bangsa Indonesia. Persitiwa yang sangat penting tersebut mengawali perjuangan Indonesia, bukan lagi melawan penjajahan, tetapi mempertahankan sebuah kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah. Sejak proklamasi lahirlah bangsa Indonesia dan sejak saat itu, pemerintahan dimulai untuk membangun negara yang baru ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri, dari rakyat, oleh rakyatnya sendiri bukan lagi dijadikan bangsa yang terjajah oleh pemerintahan luar.
Gambar Pembacaan teks proklamasi
A. Masa Kemerdekaan (1945–1950)
Setelah mengalami perjuangan berat, pada akhirnya bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaan. Meskipun demikian, agenda besar telah menanti bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di tengah-tengah usaha pemerintah Indonesia untuk menata kehidupan bangsa, Belanda terus mencoba berbagai cara agar dapat kembali menjajah bumi pertiwi. Hal ini terlihat jelas dari usaha Belanda melakukan agresi militer yang mereka sebut sebagai tindakan polisionil. Agresi militer merupakan salah satu contoh tindakan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia.
1. Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Pada 17 Agustus 1945 rakyat Indonesia berhasil meraih kemerdekaan setelah dijajah oleh Belanda dan juga Jepang. Setelah teks Proklamasi dibaca oleh Soekarno dan Mohammad Hatta, Indonesia telah resmi merdeka. Berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan.
a. Jepang Menyerah Kepada Sekutu dan Dibentuknya BPUPKI dan PPKI
Kekalahan Jepang kepada Sekutu di Perang Dunia Kedua ditandai setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang pun disambut baik oleh para rakyat Indonesia untuk segera memproklamasikan diri dan segera bebas.
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai didirikan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia dengan dipimpin oleh Radjiman Wedyodiningrat. Setelah itu BPUPKI berganti nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Inkai dan dipimpin oleh Soekarno dan Hatta.
Pada 12 Agustus 1945 perwakilan Jepang, Marsekal Terauchi, bertemu dengan pimpinan PPKI dan Radjiman Wedyodiningrat di Dalat, Vietnam. Marsekal Terauchi memberitahukan bahwa Jepang akan memberikan Indonesia kemerdekaan. Namun, Sutan Syahrir medesak Soekarno dan Hatta agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan karena berpikir hadiah kemerdekaan tersebut hanyalah tipu muslihat Jepang saja.
b. Peristiwa Rengasdengklok
Golongan pemuda dan golongan tua dari para pejuang dulu sempat memiliki argumen panas menanggapi kapan seharusnya Proklamasi dilakukan. Golongan muda seperti Sutan Syahrir, Wikana, Chaerul Saleh, Sukarni selalu mendesak agar Proklamasi segera dilakukan. Mereka ingin mendapatkan kemerdekaan dengan perjuangan sendiri dan bukannya karena hadiah dari Jepang.
Pada 16 Agustus 1945 dini hari para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Para pemuda ingin kembali meyakinkan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan dan tidak terpengaruh dengan Jepang. Mereka meyakinkan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dan itu adalah saat yang tepat untuk segera merdeka.
Ahmad Subardjo pun datang ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta serta memberi keyakinan kepada para pemuda bahwa Proklamasi akan dilakukan tapi tak boleh tergesa-gesa. Ia juga menyebutkan bahwa Proklamasi akan dilakukan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00 siang.
c. Dirumuskannya Teks Proklamasi
Setelah dari Rengasdengklok, Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta dan segera melakukan pertemuan untuk membahas persiapan Proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu dilakukan di kediaman Laksamana Maeda yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang.
Di sana Soekarno, Hatta, Sukarni, Ahmad Soebardjo, Mbah Diro dan B.M. Diah melakukan rapat untuk menentukan isi teks Proklamasi. Setelah disepakati mengenai isi teks Proklamasi kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta yang menjadi wakil bangsa Indonesia sebab mereka memiliki pengaruh yang besar bagi rakyat Indonesia.
Setelah itu, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks Proklamasi. Dari awal rapat yang dimulai sejak dini hari pada 17 Agustus 1945, akhirnya baru diselesaikan pada pukul 04.00 pagi saat teks Proklamasi selesai diketik dan ditandatangani.
Gambar Teks Proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik dan telah ditandatangi oleh Soekarno dan Hatta
Sumber: https://media.teen.co.id/files/thumb/Proklamasi.png?p=trias93/&w=570&m=fit
d. Pembacaan teks proklamasi
Pembacaan teks Proklamasi dilakukan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta (Jl. Proklamasi) pada pukul 10.00 pagi. Para tokoh perjuangan serta rakyat Indonesia berkumpul untuk menyaksikan teks Proklamasi dibacakan dan melihat pengibaran bendera Merah Putih.
Setelah Soekarno yang didampingi Hatta membacakan teks Proklamasi, bendera Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh ibu Fatmawati juga dikibarkan oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat. Saat pengibaran bendera para hadirin yang datang pun menyanyikan Indonesia Raya.
Indonesia pun dinyatakan telah merdeka dari penjajahan dengan perjuangan tak kenal menyerah dari para pahlawan. Meskipun banyak menghadapi kendala dan argumen akhirnya para tokoh bisa mempersatukan diri karena memiliki cita-cita yang sama yaitu ingin merdeka.
2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama, dan selama itu pulalah bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Akibat penderitaan pada masa penjajahan tersebut mendorong timbulnya semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun usaha untuk memperoleh kemerdekaan tersebut ternyata tidak mudah dan harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa Indonesia. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi melalui berbagai tahapan dan peristiwa yang memperkokoh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses yang perlu dilalui bagi terbentuknya negara antara lain Pembentukan Kelengkapan Pemerintahan, Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara, dan lain-lain. Untuk memahami utuh tentang Negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus mengetahui sejarah berdirinya NKRI terlebih dahulu.
a. Mengesahkan UUD,
Undang-undang dasar ini merupakan hasil dari BPUPKI 10-16 Juli 1945, yang masih berupa Rancangan UUD. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 diadakan beberapa perubahan, yaitiu :
1) Sila pertama Pancasila menyatakan bahwa “berdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya”, diubah menjadi “berdasarkan kepada Ketuhanan YME.”
2) Bab III pasal 6 menyatakan bahwa “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, diubah menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli.”
b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
Dalam sidang PPKI, Otto Iskandardinata mengusulkan pada sidang agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Ia mengajukan calon Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta, semua anggota sidang menerima secara aklamasi.
c. Sementara Waktu Presiden dibantu oleh Komite Nasional
Sehari setelah sidang pertama, PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 mengadakan rapat pleno kedua. Keputusan yang dihasilkan saat itu, antara lain sebagai berikut :
1) Menetapkan Susunan Kementrian
Hasil rapat dari panitia kecil yang terdidri dari Ahmad Subardjo, Kasman Singodimedjo, dan Sutardjo Kartohadikusumo tentang susunan kementrian akhirnya dibahas dalam rapat pleno kedua. Rapat pleno berhasil menyusun kementrian kabinet presidensil dengan 12 menteri yang memimpin departemen dan 4 menteri negara. Hanya berselang sekitar 3 bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan tatanan pemerintahan berubah dari Presidensil menuju Parlementer. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden, namun sejak tanggal 16 Oktober 1945 berfungsi sebagai badan Legislatif. Perubahan yang ditandai dengan keluarnya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November dan maklumat presiden bernomor X yang menjelaskan tentang pendiria partai politik.
2) Menetapkan Pembagian Wilayah Propinsi
Wilayah Indonesia berdasarkan hasil sidang kedua PPKI, tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan menjadi 8 Propinsi setiap Propinsi diketuai seorang gubernur.
Delapan Propinsi yang dibentuk yakni :
a) Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Hardikusumo.
b) Jawa Tengah, gubernurnya R. Panji Suruso.
c) Jawa Timur, gubernurnya R.A. Suryo.
d) Borneo (Kalimantan), gubernurnya Ir. Pangeran Muhamad Noor.
e) Sulawesi, gubernurnya Dr. G.S.S.J. Sam Ratulangie.
f) Maluku, gubernurnya Mr. J. Latuharhary.
g) Sunda Kecil (Nusa Tenggara), gubernurnya Mr. I. Gusti Ktut Puja.
h) Sumatra, gubernurnya Mr. Tengku Mohammad Hassan.
d. Sidang PPKI III tanggal 22 Agustus 1945
Beberapa keputusan yang dihasilkan dalam sidang PPKI III adalah:
1) Pembentukan Komite Nasional
Sebagai tindak lanjut dari sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia (KNI). Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Dalam rapat tersebut, wakil presiden Drs. Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI No. X yang isinya meliputi hal-hal berikut.
a) KNIP sebelum DPR/MPR terbentuk diserahi ke-kuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
b) Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sutan Syahrir. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kawedanan disebut Komite Nasional Indonesia.
Gambar Kasman Singodimejo, Ketua KNIP
Komite Nasional Indonesia adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum di selenggarakan pemilihan umum. Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat kawedanan di sebut Komite Nasional Daerah. Secara resmi KNIP dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1945 dan pelantikannya tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimejo. Pada tanggal 16 Oktober 1945 dalam sidang KNIP di keluarkan Maklumat Presiden No X yang isinya adalah:
a) Sebelum MPR/DPR terbentuk, KNIP di serahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.
b) Berhubung gentingnya keadaan, pekerjaan sehari-hari KNIP di jalankan oleh sebuah badan pekerja KNIP yang di ketuai oleh Sutan Syahrir.
2) Membentuk Partai Nasional Indonesia
Pembentukan Partai Nasional Indonesia pada waktu itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Akan tetapi pembentukan partai ini belum dapat di lakukan. Hal tersebut ditegaskan dengan keluarnya maklumat Presiden tanggal 31 Agustus 1945 yag memutuskan bahwa pembentukan PNI ditunda dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam komite nasional. Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI bersidang untuk yang ketiga kalinya dan menghasilkan keputusan antara lain pembentukan Partai Nasional Indonesia, yang pada waktu itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia (partai tunggal).
Dalam perkembangannya muncul Maklumat tanggal 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam Komite Nasional. Sejak saat itu, gagasan satu partai tidak pernah dihidupkan lagi.
Demi kelangsungan kehidupan demokrasi, maka KNIP me-ngajukan usul kepada pemerintah agar rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Sebagai tanggapan atas usul tersebut, maka pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah yang pada intinya berisi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Maklumat itu kemudian dikenal dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.
Partai politik yang muncul setelah Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 dikeluarkan antara lain Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Parkindo, Partai Rakyat Jelata, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katolik, Permai, dan PNI.
3) Pembentukan Badan Keamanan Rakyat
Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP), yang merupakan induk organisasi yang ditujukan untuk memelihara keselamatan masyarakat. BKR tugasnya sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI Daerah. Para pemuda bekas anggota Peta, KNIL, dan Heiho segera membentuk BKR di daerah sebagai wadah perjuangannya. Khusus di Jakarta dibentuk BKR Pusat untuk mengoordinasi dan mengendalikan BKR di bawah pimpinan Kaprawi. Sementara BKR Jawa Timur dipimpin Drg. Moestopo, BKR Jawa Tengah dipimpin Soedirman, dan BKR Jawa Barat dipimpin Arudji Kartawinata.
Gambar Aktivitas pelatihan Badan Keamanan Rakyat
Pemerintah belum membentuk tentara yang bersifat nasional karena pertimbangan politik, mengingat pembentukan tentara yang bersifat nasional akan mengundang sikap permusuhan dari Sekutu dan Jepang. Menurut perhitungan, kekuatan nasional belum mampu menghadapi gabungan Sekutu dan Jepang.
Sementara itu para pemuda yang kurang setuju pembentukan BKR dan menghendaki pembentukan tentara nasional, membentuk badan-badan perjuangan atau laskar bersenjata. Badan perjuangan tersebut misalnya Angkatan Pemuda Indonesia (API), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Pemuda Indonesia (BPI), dan lainnya. Selain itu para pemuda yang dipelopori oleh Adam Malik membentuk Komite van Actie.
Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai pimpinan TKR ditunjuk Supriyadi. Berdasarkan maklumat pemerintah tersebut, maka segera dibentuk Markas Tertinggi TKR oleh Oerip Soemohardjo yang berkedudukan di Yogyakarta. Di Pulau Jawa terbentuk 10 Divisi dan di Sumatra 6 Divisi. Berkembangnya kekuatan pertahanan dan keamanan yang begitu cepat memerlukan satu pimpinan yang kuat dan berwibawa untuk mengatasi segala persoalan akibat perkembangan tersebut. Supriyadi yang ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi TKR ternyata tidak pernah muncul. Pada bulan November 1945 atas prakarsa dari markas tertinggi TKR di-adakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Yang terpilih adalah Kolonel Soedirman, Komandan Divisi V/Banyumas. Sebulan kemudian pada tanggal 18 Desember 1945, Soedirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat jenderal. Oerip Soemohardjo tetap menduduki jabatan lamanya sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal (Letjen).
Terpilihnya Soedirman merupakan titik tolak perkembangan organisasi kekuatan pertahanan
keamanan. Pada bulan Januari 1946, TKR berubah menjadi Tentara Rakyat Indonesia (TRI). Pada bulan Juni 1947 nama TRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sampai dengan pertengahan 1947, bangsa Indonesia telah berhasil menyusun, me-ngonsolidasikan dan sekaligus mengintegrasikan alat pertahanan dan keamanan. TNI bukanlah semata-mata alat negara atau pemerintah, melainkan alat rakyat, alat “revolusi” dan alat bangsa Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar